MAKASSARINFO – Dugaan pelarangan terhadap sejumlah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (UMI) untuk mengikuti Intermediate Training (LK II) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memicu kecaman keras dari HMI Cabang Makassar.

Dekan Fakultas Kedokteran UMI, Dr. Nasrudin Andi Mappaware, diduga melarang sejumlah mahasiswa mengikuti proses perkaderan HMI. Bahkan, muncul dugaan ancaman pemanggilan Komisi Disiplin yang disebut berpotensi berujung pada sanksi akademik hingga skorsing.

Persoalan ini langsung mendapat respons Ketua Umum HMI Cabang Makassar, Sarah Agussalim. Ia menilai dugaan tindakan tersebut merupakan persoalan serius karena menyangkut hak mahasiswa dalam mengembangkan kapasitas intelektual, kepemimpinan, dan aktivitas organisasi.

“Ada beberapa kader dari Kedokteran UMI yang sementara mengikuti Intermediate Training. Namun, Dekan melarang mereka, bahkan memberikan ancaman berupa Komisi Disiplin atau sanksi yang disebut setara dengan skorsing,” ungkap Sarah

Sarah menegaskan, HMI Cabang Makassar tidak akan tinggal diam apabila mahasiswa mendapatkan tekanan akademik hanya karena mengikuti kegiatan perkaderan organisasi.

Sebagai bentuk protes kelembagaan, HMI Cabang Makassar memastikan akan menggelar aksi demonstrasi di Kampus UMI pada Senin mendatang.

“Kami secara kelembagaan mengecam tindakan Dekan Fakultas Kedokteran UMI. Sebagai bentuk protes, Senin mendatang kami akan turun aksi di Kampus UMI,” tegas Sarah.

Korkom UMI Pertanyakan Sikap Dekan : Alumni HMI Seharusnya Paham Arti Perkaderan

Kecaman serupa disampaikan Ketua Umum Koordinator Komisariat (Korkom) UMI, Qemal Habib.

Ia menyayangkan dugaan pelarangan tersebut. Menurutnya, persoalan ini semakin ironis apabila benar Dekan Fakultas Kedokteran UMI merupakan alumni HMI dan bagian dari keluarga besar KAHMI.

“Kalau benar beliau merupakan alumni HMI, seharusnya memahami bahwa perkaderan merupakan bagian penting dalam membentuk kualitas intelektual dan kepemimpinan mahasiswa. Lantas, mengapa mahasiswa yang ingin mengikuti LK II justru dilarang, bahkan dihadapkan pada ancaman skorsing?” ujarnya.

Qemal menilai kegiatan perkaderan merupakan salah satu ruang pembentukan karakter, kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.

Menurutnya, kampus seharusnya tidak mempertentangkan kegiatan akademik dengan pengembangan kapasitas mahasiswa melalui organisasi, sepanjang kewajiban akademik tetap dipenuhi.

HMI Soroti UU Pendidikan Tinggi : Sanksi Harus Punya Dasar Hukum

HMI juga mengingatkan pihak kampus terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) mengatur kedudukan mahasiswa sebagai insan dewasa yang secara aktif mengembangkan potensi dirinya serta hak memperoleh layanan pendidikan sesuai bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.

Selanjutnya, Pasal 14 mengatur pengembangan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler.

Sementara Pasal 77 mengatur keberadaan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi serta pengaturan lebih lanjut melalui statuta perguruan tinggi.

HMI menegaskan bahwa setiap pembatasan kegiatan mahasiswa maupun ancaman pemberian sanksi harus memiliki dasar aturan, kewenangan, alasan yang objektif, serta prosedur yang jelas.

Apabila terdapat persoalan kehadiran, kewajiban akademik, atau pelanggaran disiplin, penyelesaiannya harus dilakukan secara proporsional berdasarkan statuta UMI dan peraturan akademik yang berlaku.

Rektorat UMI Jangan Tutup Mata, HMI Minta Klarifikasi Terbuka

HMI Cabang Makassar mendesak Rektorat UMI segera turun tangan dan memberikan penjelasan terbuka terkait dugaan pelarangan mahasiswa mengikuti LK II.

Ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan pihak kampus :

1. Apa dasar aturan Dekan melarang mahasiswa mengikuti Intermediate Training HMI?

2. Apakah benar terdapat ancaman pemanggilan Komisi Disiplin hingga kemungkinan sanksi skorsing?

3. Apa alasan akademik yang mendasari kebijakan tersebut?

4. Apakah mahasiswa akan mendapatkan konsekuensi akademik hanya karena mengikuti kegiatan perkaderan?

5. Apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan statuta UMI dan peraturan akademik yang berlaku?

HMI juga meminta agar tidak ada mahasiswa yang dirugikan secara akademik sebelum persoalan ini diperiksa secara objektif dan sesuai prosedur.

Senin Aksi Digelar, Kampus Diminta Menghormati Hak Mahasiswa

Bagi HMI Cabang Makassar, persoalan ini bukan semata-mata tentang keikutsertaan kader dalam LK II. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut kebebasan mahasiswa mengembangkan intelektualitas, kepastian hukum, serta batas kewenangan pimpinan fakultas.

“Kampus semestinya menjadi ruang yang memerdekakan pikiran, bukan tempat tumbuhnya ketakutan untuk berorganisasi dan mengembangkan intelektualitas,” tegas Qemal.

HMI Cabang Makassar menyatakan akan mengawal persoalan tersebut dan tetap membuka ruang dialog dengan pihak Rektorat maupun Dekan Fakultas Kedokteran UMI.

Media Bahana Merdeka Nasional memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dekan Fakultas Kedokteran UMI, Dr. Nasrudin Andi Mappaware, serta pihak Rektorat UMI demi menjaga keberimbangan pemberitaan.

JANGAN SAMPAI DUNIA AKADEMIK KEHILANGAN RUANG DIALOG, DAN MAHASISWA TAKUT BERORGANISASI KARENA ANCAMAN SANKSI!