MAKASSARINFO – Sengketa lahan dalam perkara DTE 2025 antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) memasuki babak baru. PT Hadji Kalla menyatakan siap menghadapi langkah hukum lanjutan setelah gugatan yang diajukan GMTD berakhir dengan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau gugatan tidak dapat diterima.

Kesiapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama tim kuasa hukum PT Hadji Kalla dari Hendropriyono & Associates serta Hasman Usman, SH, MH & Associates di Lobby Lantai 1 Wisma Kalla, Makassar, Kamis (19/11/2026).

Advisor Kalla, Profesor Hamid Awaludin, mengatakan putusan tersebut menjadi perkembangan penting bagi PT Hadji Kalla dalam menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan GMTD.

“Pengadilan telah menyatakan bahwa kita adalah sebagai pihak pemenang. Gugatan dari PT GMTD sebagai gugatan perbuatan melawan hukum itu tidak terbukti seperti apa yang dia tengarai, seperti apa yang dia dalilkan di dalam gugatannya,” ujar Hamid.

Hamid menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut adalah dokumen administrasi pertanahan, khususnya Letter C atau buku C yang dihadirkan melalui pihak Kecamatan.

Menurutnya, dokumen tersebut telah tercatat sejak puluhan tahun lalu dan menjadi bagian dari data yang digunakan pihaknya untuk mempertahankan objek tanah yang disengketakan.

“Buku C itu dari dulu, sejak tahun 1942, tahun 1936. Itu terdaftar sampai saat ini, itu tidak boleh dirubah,” katanya.

Ia juga menyoroti perbedaan nomor persil dalam dokumen pertanahan yang menjadi bagian dari pembuktian. Hamid menyebut pihak lain mencantumkan persil 40, sementara objek tanah yang disengketakan berada pada persil 50.

“Dia cantumkan di persil 40, dia punya bidang tanah. Sedangkan di dalam objek yang saat ini adalah persil 50,” jelasnya.

Mengenai kemungkinan GMTD mengajukan upaya hukum lanjutan, Hamid mengatakan PT Hadji Kalla memilih menunggu langkah dari pihak penggugat. Meski demikian, seluruh dokumen dan tim hukum telah disiapkan untuk menghadapi perkembangan perkara.

“Pokoknya Kalla Group siap sebagai pihak tergugat. Kami ini berada dalam posisi menunggu pergerakan dari penggugat. Tapi kami akan layani,” tegasnya.

Ia memastikan tim hukum dari Hasman Usman, SH, MH & Associates dan Hendropriyono & Associates siap mengawal perkara tersebut apabila berlanjut ke proses hukum berikutnya.

Hamid juga membuka peluang penyelesaian sengketa tanpa harus memperpanjang proses hukum. Namun, jika GMTD memilih melanjutkan perkara, PT Hadji Kalla menyatakan siap menghadapinya.

“Mau diselesaikan sampai di sini, menerima, kami berterima kasih supaya tidak buang energi. Mau teruskan, tim legal kami dari Hasman Associates dan Hendropriyono Associates juga siap,” ujarnya.

Dalam konferensi pers tersebut, Hamid turut mengungkap kronologi komunikasi dan transaksi tanah yang menurutnya menjadi bagian dari latar belakang sengketa.

Ia menyebut, sekitar Oktober 1996 terdapat surat resmi yang berisi keinginan untuk membeli tanah dari pihak Kalla Group. Namun, setahun kemudian muncul Akta Jual Beli (AJB) yang disebut dilakukan melalui pihak lain.

“Pertama surat resmi mau membeli. Karena tidak bisa, mengirim orang bertemu Kalla Group, ingin kerja sama juga tidak bisa. Setahun kemudian tiba-tiba ada AJB. Dibelinya dari orang lain,” ungkapnya.

Selain persoalan tanah, Hamid memaparkan sejarah awal pembentukan perusahaan pengembangan kawasan pariwisata di Sulawesi Selatan pada dekade 1990an.

Menurutnya, gagasan tersebut bermula dari keinginan Gubernur Sulawesi Selatan saat itu, Profesor Ahmad Amiruddin, untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata daerah.

Sejumlah pengusaha kemudian dilibatkan dalam pembentukan badan usaha, termasuk Tanri Abeng dan Yusuf Kalla. Pada tahap awal, Tanri Abeng disebut memiliki 50 persen saham, sementara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 20 persen dan Pemerintah Kabupaten Gowa sekitar 10 persen.

Badan usaha tersebut awalnya diarahkan untuk membangun pusat kesenian dan kebudayaan, fasilitas pariwisata, hingga sarana olahraga.

Namun, dalam perjalanannya, komposisi kepemilikan saham mengalami perubahan. Hamid menyebut porsi saham sejumlah pemerintah daerah mengalami dilusi.

“Dalam perjalanan, saham Pemda terdelusi. Itu Gowa, Makassar, dan Sulawesi Selatan, plus Yayasan Sosial Sulawesi Selatan. Semua terdelusi,” katanya.

Hamid juga mempertanyakan kontribusi perusahaan terhadap pemerintah daerah selama kurang lebih tiga dekade, termasuk realisasi fasilitas yang sebelumnya menjadi bagian dari tujuan pengembangan kawasan tersebut.

“Yang pasti, fasilitas olahraga yang dimaksudkan tadi itu belum nampak adanya. Fasilitas pariwisata juga. Yang ada adalah tanah kosong, 15 hektare dari 1.000 hektare,” ujarnya.

Menurut Hamid, pengembangan yang terlihat saat ini lebih banyak berupa kawasan perumahan. Ia pun mempertanyakan realisasi cita-cita awal pengembangan kawasan pariwisata yang pernah direncanakan.

Dalam kesempatan itu, Hamid turut menyinggung nama James Riady terkait pembelian tanah yang dipersoalkan. Ia menyebut transaksi tersebut dilakukan atas nama GMTD, bukan atas nama pribadi.

Menutup keterangannya, Hamid menegaskan PT Hadji Kalla tidak akan mengajukan upaya hukum sebagai pihak yang memenangkan perkara. Namun, pihaknya siap merespons apabila GMTD mengambil langkah hukum berikutnya.

“Logikanya memang mereka yang kalau menggunakan upaya hukum. Kita menang, kita tidak banding. Jadi kita tunggu sampai 14 hari itu. Tapi kalau ada, ya kita akan siap untuk melakukannya,” tutup Hamid.

Putusan NO menjadi perkembangan penting dalam sengketa kedua pihak. Meski demikian, secara hukum, putusan tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan tidak serta-merta merupakan putusan yang mengadili pokok perkara atau menetapkan kepemilikan materiil atas tanah yang disengketakan.