MAKASSARINFO – Saya membaca perlahan tulisan sebuah media asing itu, sambil menyeruput kopi pagi di beranda rumah. Judulnya tajam, isinya penuh sindiran.
Intinya : Prabowo Subianto hanyalah seorang anak yang salah menafsirkan warisan ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo. Bahwa program makan bergizi gratis, koperasi merah putih, sampai Danantara hanyalah bentuk populisme belanja negara tanpa disiplin, strategi yang hanya mencari suara, bukan membangun masa depan.
Kalimat-kalimat itu saya ulang-ulang dalam hati. Ada kebenarannya, barangkali. Tapi ada juga nuansa yang terlalu gampang: menilai negeri ini hanya dengan kaca mata angka dan teori.
Saya tersenyum kecut. Dari dulu memang begitu: Indonesia sering dipandang media asing seperti eksperimen ekonomi, bukan sebagai rumah tempat hidup manusia yang nyata.
Lalu saya membayangkan wajah Prabowo ketika membaca kritik itu. Pria sepuh yang kini duduk di kursi presiden, pernah jadi jenderal, pernah jadi calon presiden yang gagal berkali-kali, kini justru dihantam dengan tudingan: mengkhianati ayahnya sendiri.
Saya kira ia akan marah, mungkin tidak, tapi banyak orang menyebut Prabowo konon gampang marah. Suaranya meninggi, tangannya menepuk podium. Di balik itu, saya rasa ada yang lain: sebuah rasa sepi, rasa ingin menjelaskan bahwa niatnya bukanlah sesederhana mengejar popularitas.
Saya ini orang tua, pensiunan. Hidup saya sederhana: pagi jalan kaki, sore baca berita online. Saya tidak punya ambisi lagi, kecuali melihat cucu saya tumbuh sehat, bisa sekolah dengan baik.
Maka ketika saya baca kritik soal makan bergizi gratis, saya bertanya dalam hati: apa salahnya seorang presiden ingin anak-anak sekolah makan layak?
Apakah program itu sempurna? Tentu tidak. Saya tahu dari dulu negeri ini kalau bikin program sering banyak kebocoran. Tapi mari kita jujur: ada berapa banyak anak di desa-desa, di pinggiran kota, yang ke sekolah dengan perut kosong?
Media boleh bilang mereka “sudah makan”, tapi kita yang pernah hidup di kampung tahu, makan belum tentu berarti bergizi.
Saya membayangkan Prabowo menghadap kritik itu dengan suara lantang: “Kalau memberi makan anak-anak disebut populis, biarlah! Saya lebih rela disebut populis, daripada melihat anak bangsa saya tumbuh kerdil!”
Saya bisa dengar nada suaranya, setengah bergetar, setengah meledak. Ada kejujuran kasar di sana, meski barangkali tidak semua orang suka.
Tentang koperasi, saya pun tersenyum getir. Saya masih ingat koperasi zaman saya muda : Rapatnya panjang, keuangannya sering berantakan, tapi di sana kami belajar kebersamaan.
Ayah Prabowo dulu menulis koperasi sebagai jalan keluar bagi rakyat kecil. Sekarang anaknya bikin koperasi “merah putih” dengan model seragam. Media asing bilang itu kontrol politik, bukan pemberdayaan.
Saya bisa bayangkan Prabowo menepuk meja: “Saya tidak ingin ada desa yang tertinggal! Ya, ada fondasi yang sama, tapi desa bebas mengembangkan sesuai kebutuhan mereka.”
Begitu kira-kira ia membela diri. Ia keras, tapi sebenarnya yang ia lawan adalah rasa takut : takut kalau rakyat kecil tetap sendirian, tidak punya akses.
Perihal Danantara, awalnya saya memang ikut ragu. Apa tidak terlalu besar kuasa ditaruh di satu tangan?
Media menyebut ini textbook contoh “penyakit institusi”. Tapi lagi-lagi, saya coba bayangkan Prabowo menanggapi: “Apakah kita mau terus menunggu sempurna, sementara negara lain sudah melesat? Kita mulai dulu, kita perbaiki sambil jalan!”
Saya dengar gema kata-kata itu di kepala saya. Ada logika pragmatis, ada pula keberanian yang kadang dianggap gegabah.
Media menutup kritiknya dengan kalimat pedas: Prabowo menukar stabilitas fiskal dengan program yang mencolok mata tapi miskin masa depan.
Saya termenung. Kritik ini boleh jadi tepat sasaran: negeri ini butuh institusi yang kuat, bukan hanya program jangka pendek.
Saya paham, presiden mana pun selalu terjebak dalam dilema: kalau terlalu hati-hati, rakyat menuduh lamban; kalau terlalu cepat, dikata sembrono. Kalau hanya bicara angka, rakyat kecil tak merasakannya. Kalau bicara perut rakyat, ekonom menuduhnya populis.
Sebagai kaum Millenial, saya belajar satu hal : rakyat butuh pemimpin yang mau mencoba, meski belum tentu sempurna. Kita sering sekali kehabisan waktu menunggu program yang “rapi di atas kertas” tapi tidak pernah turun ke tanah.
Prabowo, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, memilih jalan berbeda : berisik, kadang kasar, penuh drama, tapi ingin menunjukkan bahwa negara telah hadir di meja makan anak-anak sekolah, di koperasi desa, di dana masa depan bangsa.
Saya tidak membela Prabowo sepenuhnya. Saya ingin mengatakan bahwa risiko yang ia bawa besar. Saya juga khawatir soal tata kelola. Tapi saya juga tidak bisa menelan mentah-mentah kritik media yang hanya mengukur bangsa ini dengan rumus teknokratik.
Di beranda rumah, sambil menatap matahari bergerak lambat, saya bayangkan Prabowo membaca tulisan itu, lalu menghela napas. Ia mungkin marah, tapi saya yakin ia juga sadar: sejarah akan menilai bukan dari kritik di halaman majalah asing, melainkan dari kenyataan di meja makan rakyat kecil.
Di hati kecil, saya percaya: Prabowo, dengan segala ledakan emosinya, ingin dikenang bukan sebagai jenderal, bukan sebagai anak Sumitro, tapi sebagai seorang bapak yang, meski sering kasar dan salah langkah, berusaha sekuat tenaga agar anak-anak negeri ini bisa makan, belajar, dan tumbuh lebih baik.
Itu saja..




Tinggalkan Balasan