MAKASSARINFO – Di tengah hamparan sawah yang mulai menguning, para petani kita menatap langit dengan doa sederhana : semoga panen selamat, semoga harga bersahabat.
Tapi harapan itu kerap dipatahkan, bukan oleh hama atau hujan, melainkan oleh sistem distribusi dan permainan harga yang tidak berpihak.
Maka saat negara hadir, melalui kerja sama lintas sektor termasuk dengan TNI, harapan itu mulai kembali tumbuh. Sayangnya, tidak semua pihak melihat ini dari sisi petani.
Salah satu media nasional menggambarkan kehadiran tentara di tengah panen sebagai tanda “militerisasi pertanian.” Satu contoh yang disebut : petani harus “melapor” ke tentara sebelum menjual gabah.
Narasi ini, meskipun sah sebagai bentuk kritik, akan jauh lebih adil bila dibingkai secara utuh dan kontekstual.
Bagi para petani, harga yang anjlok adalah musim paceklik yang tak mengenal kalender. Tengkulak, pengepul, dan rantai distribusi yang panjang telah lama menciptakan ketimpangan.
Seorang guru besar IPB pernah menulis, “Ketika negara tak hadir dalam perlindungan pasar pertanian, petani kerap menjadi korban pertama dalam ketidakadilan struktural.”
Dalam kondisi seperti inilah, kehadiran negara lewat koordinasi antara Bulog, pemda, dan juga TNI menjadi bentuk intervensi yang sah bukan untuk mengatur, tetapi melindungi.
Tentara bukan pedagang, bukan regulator, bukan juga pemilik gudang. Mereka adalah penjaga akses dan pengawas distribusi, agar harga tak dimonopoli dan petani tidak dirugikan.
Kita memahami bahwa media punya hak dan tugas untuk mengkritisi. Tapi kritik akan jauh lebih bernas jika disertai konteks.
Apabila media hanya menyoroti kehadiran tentara tanpa menyampaikan latar belakang mengapa pendampingan itu diminta, publik hanya mendapat potongan gambar, bukan cerita penuh.
Dalam buku “The Elements of Journalism”, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel mengingatkan bahwa jurnalisme yang baik adalah yang “menyediakan konteks, bukan sekadar konten.” Tanpa konteks, berita bisa memancing salah sangka dan pada titik ini, yang paling dirugikan bukan tentara, bukan pemerintah, tapi petani.
Mari kita lihat pendampingan para prajurit TNI ini sebagai bentuk gotong royong yang diperluas. Di saat sistem tata niaga pangan masih perlu dibenahi, kehadiran tentara bukan bentuk dominasi, melainkan pengawalan.
Pengawalan bertujuan agar gabah tidak jatuh ke tangan pertama yang menawarkan harga serendah mungkin. Ini bukan soal loreng masuk sawah, tapi soal negara tidak membiarkan petani sendirian.
Sosiolog pangan dari Unpad, mengatakan bahwa “dalam ekosistem pangan yang timpang, kehadiran institusi negara dalam distribusi adalah bagian dari koreksi keseimbangan. Asal dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, maka itu sah secara sosial.”
Kita semua ingin ruang publik yang sehat. Media harus terus mengkritik kekuasaan. Tapi mari berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi bias yang tak disadari. Bila narasi media tak hati-hati, bukan tidak mungkin petani yang dibela justru kembali ditinggalkan karena solusi nyata malah dicurigai.
Daripada tergesa menyimpulkan bahwa negara sedang mengontrol, bukankah lebih adil menanyakan : apakah mekanisme ini melindungi atau menyulitkan petani? Apakah petani merasa terbantu atau justru tertekan?
Petani kita bukan pion dalam permainan kekuasaan, apalagi objek narasi. Mereka adalah fondasi ketahanan pangan negeri ini.
Saat negara hadir untuk mereka, mari kawal agar hadirnya tepat. Dan saat media menyorot, mari pastikan sorotannya cukup terang untuk melihat semua sisi, bukan hanya bayangan.
Sebab bila narasi tidak adil, maka ladang informasi pun bisa dipanen oleh prasangka.
Tinggalkan Balasan