MAKASSARINFO – Saya membaca sebuah artikel yang menyajikan perbincangan pemimpin redaksi dengan seorang mahasiswa yang sedang naik daun. Dalam laporan itu, opini mahasiswa dibingkai sebagai alarm reformasi jilid II.
Saya bedah pelan-pelan. Bukan untuk membungkam mahasiswa. Tapi supaya kritik tidak berubah menjadi slogan dramatis yang rapuh secara argumen.
Framing tentang “semua prasyarat reformasi telah terpenuhi” terdengar puitis dan penuh metafora sejarah. Namun ketika diuji dengan data dan struktur, ada sejumlah lompatan logika yang perlu diluruskan.
1. Data EIU: Angka Tanpa Konteks
Mahasiswa mengutip skor demokrasi Indonesia versi The Economist Intelligence Unit (EIU) sebesar 6,44 pada 2024 sebagai bukti demokrasi cacat.
Benar, Indonesia masuk kategori “flawed democracy”. Namun Indonesia sudah berada dalam kategori itu lebih dari satu dekade. Penurunan dari 6,53 ke 6,44 adalah selisih 0,09 poin. Itu fluktuasi, bukan keruntuhan sistemik.
Sejak awal reformasi, Indonesia memang belum pernah masuk kategori “full democracy”. Demokrasi kita bergerak naik-turun dalam spektrum yang sama. Mengambil selisih 0,09 sebagai alarm revolusi adalah lompatan yang terlalu jauh.
2. “Lembaga Tidak Berfungsi” Tanpa Bukti Struktural
Mahasiswa menyebut lembaga negara tidak berfungsi. Klaim sebesar itu perlu pembuktian konkret.
DPR tetap bersidang. MK tetap memutus perkara. KPK tetap menangani kasus. BPK tetap mengaudit. Pemilu tetap berjalan periodik.
Kualitas dan efektivitasnya bisa diperdebatkan. Tetapi dalam ilmu politik, kegagalan institusional berarti collapse, bukan sekadar konflik koordinasi atau ketegangan antarmenteri.
Gesekan dalam kabinet adalah dinamika yang lazim dalam demokrasi. Itu tidak otomatis berarti sistem sedang runtuh.
3. Utang Negara dan Bayang-bayang 1998
Mahasiswa menyiratkan bahwa peningkatan utang berarti krisis sedang ditunda.
Data menunjukkan rasio utang Indonesia terhadap PDB berada di kisaran 38–40 persen. Banyak negara berkembang memiliki batas aman hingga 60 persen atau lebih. Jepang, Amerika Serikat, dan India bahkan jauh melampaui angka Indonesia.
Krisis 1998 dipicu kombinasi utang swasta valas jangka pendek, sistem nilai tukar tetap, krisis perbankan, dan fragmentasi politik elite. Struktur ekonomi Indonesia saat ini berbeda. Sistem perbankan lebih kuat, cadangan devisa lebih besar, dan bank sentral independen.
Menggunakan memori 1998 tanpa membedakan konteks strukturalnya adalah simplifikasi.
4. Apatisme Bukan Otomatis Revolusi
Apatisme publik sering dibaca sebagai bahan bakar ledakan sosial. Namun banyak kajian mobilisasi politik menunjukkan revolusi terjadi ketika ada kombinasi ketidakpuasan, organisasi kuat, kepemimpinan terstruktur, dan fragmentasi elite.
Saat ini elite politik relatif terkonsolidasi. Tidak ada perpecahan besar seperti menjelang 1998. Apatisme lebih sering menurunkan partisipasi, bukan memicu revolusi.
5. Generalisasi dari Kasus Lokal
Fenomena boikot pajak kendaraan di satu daerah dijadikan indikator nasional. Itu contoh generalisasi berlebihan. Republik dengan 270 juta penduduk tidak bisa diwakili satu kabupaten.
6. Kritik MBG Tanpa Angka
Program Makan Bergizi Gratis disebut membebani negara dan memangkas pendidikan. Pertanyaannya: berapa persen APBN dialokasikan? Apakah pendidikan benar dipangkas atau direalokasi?
Anggaran pendidikan tetap berada di atas 20 persen sesuai amanat konstitusi. Kritik kebijakan sah dan perlu. Namun tanpa data fiskal konkret, kritik mudah berubah menjadi retorika.
Melihat Gambaran Lebih Utuh
Indonesia memang menghadapi tantangan: tekanan biaya hidup, dinamika politik, dan kebutuhan disiplin fiskal.
Namun demokrasi tetap berjalan. Pemilu berlangsung kompetitif. Pers relatif bebas. Mahasiswa bebas menyampaikan kritik di ruang publik. Paradoksnya, keberanian menyuarakan keresahan justru menjadi bukti bahwa ruang demokrasi masih ada.
Ekonomi tidak tanpa risiko, tetapi indikator makro tidak menunjukkan krisis sistemik. Pertumbuhan masih stabil, inflasi terkendali, rasio utang moderat.
Politik mengalami gesekan, tetapi bukan disintegrasi.
Perbedaan antara dinamika dan keruntuhan itu penting.
Reformasi 1998 terjadi karena kombinasi krisis ekonomi parah, inflasi tinggi, rupiah runtuh, elite terpecah, dan tekanan jalanan masif. Variabel-variabel itu belum hadir hari ini.
Indonesia tidak sedang tanpa masalah. Tetapi menyatakan semua prasyarat reformasi telah lengkap adalah kesimpulan yang belum ditopang data struktural yang memadai.
Alarm boleh dibunyikan. Kritik harus ada.
Namun kritik yang kuat bukan yang paling keras, melainkan yang paling presisi. Dalam perdebatan ini, presisi lebih dibutuhkan daripada metafora ancaman sejarah.
Tinggalkan Balasan