MAKASSARINFO – Bayangkan sebuah kota tanpa wartawan lokal.
Rapat pemerintah daerah tetap berlangsung. Anggaran tetap dibelanjakan. Perusahaan tetap beroperasi. Polisi tetap melakukan penangkapan. Pengadilan tetap menjatuhkan putusan. Sekolah dan rumah sakit tetap memakai uang publik.
Yang berubah hanya satu: makin sedikit orang independen yang melihat, memeriksa, lalu melaporkannya.
Pada awalnya, kehidupan mungkin tampak biasa saja. Lama-lama, ruang gelap bertambah.
Keputusan pemerintah yang buruk lebih sulit diketahui. Konflik kepentingan lebih mudah disembunyikan. Korupsi menjadi lebih murah dilakukan. Rumor mengambil alih tempat verifikasi. Informasi resmi makin dominan karena tidak ada institusi independen yang cukup kuat untuk mengujinya.
Itulah salah satu alasan UNESCO menyebut jurnalisme sebagai public good. Nilainya tidak berhenti pada berita yang dibaca seseorang pagi ini. Manfaatnya menyebar ke seluruh masyarakat, termasuk kepada orang yang tidak pernah berlangganan media.
Ironisnya, justru barang publik inilah yang sekarang berada di bawah tekanan besar.
Jurnalisme menghadapi paradoks. Kita hidup pada masa ketika informasi berlimpah. Kamera ada di hampir setiap saku. Setiap orang dapat merekam peristiwa, menulis komentar, mengunggah video, menyiarkan langsung demonstrasi, perang, bencana, atau pidato presiden. Informasi tidak pernah semudah ini diproduksi.
Pada saat yang sama, mengetahui apa yang sungguh-sungguh benar justru makin sulit.
Model bisnis media melemah. Iklan berpindah ke platform digital. Algoritma menentukan apa yang muncul di layar. Media sosial memberi hadiah kepada kemarahan, keterkejutan, dan konflik. Artificial intelligence membuat teks, suara, foto, dan video palsu makin murah dan makin meyakinkan.
Di berbagai negara, wartawan menghadapi intimidasi, kriminalisasi, serangan digital, penahanan, bahkan pembunuhan. Di tempat lain, ancamannya lebih halus: ruang redaksi mengecil, liputan lokal hilang, wartawan diberhentikan, media independen kehabisan uang.
Akibatnya sama. Masyarakat kehilangan orang-orang yang pekerjaannya adalah bertanya: benarkah demikian?
Pertanyaan tentang nilai jurnalisme karena itu perlu diajukan kembali. Bukan sekadar apakah masyarakat masih membutuhkan berita. Itu pertanyaan yang terlalu sempit.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang hilang ketika jurnalisme independen melemah?
Sebuah laporan UNESCO bersama International Fund for Public Interest Media dan DW Akademie mencoba menjawabnya dengan mengumpulkan berbagai penelitian tentang hubungan jurnalisme dengan ekonomi, korupsi, hak asasi manusia, disinformasi, keamanan, dan respons kemanusiaan.
Garis besarnya jelas. Jurnalisme bukan sekadar bisnis memproduksi berita. Ia menghasilkan nilai publik.
Kita selama ini terlalu terbiasa menilai media dari ukuran industrinya: oplah, pageviews, followers, subscribers, engagement, pendapatan iklan.
Ukuran itu penting. Wartawan perlu digaji. Reporter perlu ongkos ke lapangan. Investigasi membutuhkan waktu dan uang. Ruang redaksi tidak dapat bertahan hanya dengan idealisme dan romantisme tentang profesi.
Masalahnya, angka-angka bisnis itu tidak cukup untuk menjelaskan nilai jurnalisme.
Sebuah berita tentang korupsi dapat memicu audit. Liputan soal pelayanan buruk dapat mengubah prioritas anggaran. Investigasi terhadap obat berbahaya dapat mendorong perubahan regulasi. Pemberitaan bencana dapat mendatangkan bantuan. Liputan tentang kelompok yang selama ini tak terdengar dapat mengubah masalah yang tersembunyi menjadi agenda publik.
Dari situlah fungsi jurnalisme bekerja. Jurnalisme mengubah informasi menjadi pengetahuan publik. Pengetahuan memunculkan perhatian. Perhatian dapat memicu tindakan.
Itulah sebabnya jurnalisme lebih tepat dipahami sebagai bagian dari infrastruktur sosial.
Jalan membuat orang dapat bergerak. Listrik membuat kota hidup. Jurnalisme membuat masyarakat dapat melihat dirinya sendiri.
Tanpa itu, banyak hal tetap berjalan, hanya saja dalam gelap. Hubungan itu juga terlihat dalam ekonomi.
Sejumlah penelitian yang dirangkum UNESCO menunjukkan bahwa penurunan kebebasan pers berkaitan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Korelasi semacam ini tentu harus dibaca hati-hati. Ekonomi sebuah negara dipengaruhi banyak faktor. Mekanismenya tetap masuk akal.
Pasar membutuhkan informasi yang dapat dipercaya. Investor membutuhkan kepastian. Masyarakat perlu mengetahui apakah kebijakan bekerja. Pemerintah memerlukan mekanisme koreksi. Korupsi dan penyalahgunaan anggaran menciptakan biaya.
Pers bebas ikut menyediakan lapisan pengawasan terhadap semua itu.
Ekonomi modern tidak hanya membutuhkan modal, tenaga kerja, jalan, dan listrik. Ia membutuhkan kepercayaan.
Kepercayaan sulit tumbuh ketika informasi mudah dimanipulasi.
Jurnalisme investigatif menunjukkan dengan lebih jelas bagaimana nilai publik bekerja. Jenis jurnalisme ini mahal.
Seorang reporter bisa menghabiskan berminggu-minggu atau berbulan-bulan membaca dokumen, memeriksa data, mencari narasumber, melakukan konfirmasi, dan berkonsultasi dengan editor atau pengacara. Hasil akhirnya kadang hanya beberapa tulisan.
Jika ukurannya hanya klik, pekerjaan semacam ini tampak tidak efisien.
Dari sudut kepentingan publik, ceritanya berbeda.
Penelitian yang dirangkum UNESCO menunjukkan bahwa dalam sejumlah kasus, setiap satu dolar yang diinvestasikan dalam jurnalisme investigatif dapat menghasilkan nilai publik berkali-kali lipat melalui pengembalian uang negara, perbaikan layanan, atau berkurangnya korupsi.
Angka itu tidak perlu diperlakukan seperti slogan pemasaran.
Pesannya justru lebih penting.
Biaya untuk menghasilkan informasi yang bermutu sering jauh lebih kecil daripada kerugian yang dapat dicegah oleh informasi tersebut.
Satu laporan bisa membuka pemborosan jutaan dolar. Satu investigasi dapat menghentikan kebijakan berbahaya. Satu seri berita bisa memaksa institusi memperbaiki sistem.
Nilai sebuah berita tidak selalu berada pada harga berlangganannya.
Sering kali nilainya berada pada akibat yang ditimbulkannya.
Masalah berikutnya datang dari arah yang berbeda.
Kita sekarang tidak hanya kekurangan informasi yang baik. Kita kebanjiran informasi berkualitas buruk.
Disinformasi tidak lagi sekadar kabar bohong yang dibuat seseorang lalu diteruskan orang lain.
Ia dapat diproduksi secara massal.
AI generatif membuat teks, gambar, suara, dan video palsu semakin mudah dibuat. Algoritma membantu menyebarkannya. Sistem rekomendasi menempatkannya langsung di depan orang yang paling mungkin percaya atau marah.
Kebohongan mempunyai satu keuntungan besar dibanding jurnalisme.
Ia tidak perlu menunggu konfirmasi.
Wartawan harus memeriksa fakta. Pembuat disinformasi tidak punya kewajiban itu.
Di sinilah nilai jurnalisme berubah.
Dulu wartawan punya keunggulan karena memiliki akses ke mesin cetak, kamera, studio, atau jaringan distribusi.
Keunggulan itu sudah hilang.
Sekarang semua orang punya kamera. Semua orang bisa menerbitkan. AI bisa menulis dalam hitungan detik.
Nilai wartawan hari ini bukan terutama karena ia mampu menulis atau merekam.
Nilainya terletak pada cara kerja.
Mencari bukti. Memeriksa sumber. Menguji klaim. Memberi konteks. Melakukan konfirmasi. Membedakan fakta dari opini. Melindungi narasumber. Mengakui kesalahan. Mengoreksi berita.
Jurnalisme bukan sekadar produksi konten.
Ia adalah cara mengetahui sesuatu secara bertanggung jawab.
Lalu mengapa harus independen?
Karena pemerintah dapat memberi informasi. Perusahaan dapat memberi informasi. Partai politik dapat memberi informasi. Aktivis, akademisi, influencer, LSM, dan warga biasa juga dapat memberi informasi.
Semuanya sah.
Hanya saja, mereka berbicara dari posisi dan kepentingannya masing-masing.
Jurnalisme punya tugas lain.
Ia harus mampu mengatakan kepada pemerintah, perusahaan, partai politik, aktivis, bahkan kepada pembacanya sendiri:
Klaim itu belum tentu benar. Kami akan memeriksanya.
Independensi bukan berarti wartawan hidup tanpa pandangan atau nilai. Tidak ada manusia yang steril dari perspektif.
Independensi berarti keputusan jurnalistik tidak boleh ditentukan oleh kepentingan politik, komersial, atau tekanan kelompok tertentu.
Karena itu media independen bukan media yang selalu melawan pemerintah.
Itu pemahaman yang terlalu sederhana.
Media independen dapat mengkritik pemerintah ketika kebijakannya buruk. Ia juga dapat mengakui keberhasilan pemerintah ketika faktanya memang demikian. Ia dapat membongkar kesalahan korporasi tanpa harus memusuhi dunia usaha. Ia dapat menguji klaim aktivis tanpa menjadi antiaktivisme.
Loyalitas utamanya bukan kepada kekuasaan dan bukan pula kepada oposisi.
Loyalitasnya kepada fakta dan kepentingan publik.
Di situlah independensi mendapat maknanya.
Hubungan antara media bebas dan hak asasi manusia juga cukup jelas.
Penelitian lintas negara yang dirangkum UNESCO menunjukkan bahwa akses yang lebih besar terhadap media bebas berkaitan dengan lebih sedikit pelanggaran HAM dan tingkat represi yang lebih rendah.
Sekali lagi, hubungan semacam ini tidak boleh dibaca sebagai sebab-akibat tunggal.
Negara dengan institusi demokrasi yang kuat biasanya juga memiliki pengadilan yang relatif independen, masyarakat sipil yang aktif, mekanisme pengawasan, dan media yang lebih bebas.
Yang menarik adalah mekanismenya.
Kekuasaan cenderung berperilaku berbeda ketika tahu tindakannya dapat dilihat.
Dokumen, kamera, pertanyaan wartawan, dan kemungkinan sebuah tindakan menjadi berita menciptakan risiko bagi penyalahgunaan kekuasaan.
Wartawan tidak punya kewenangan menangkap orang.
Tidak punya tentara.
Tidak menguasai anggaran negara.
Kekuatannya jauh lebih sederhana.
Ia membuat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi menjadi diketahui publik.
Karena itu, yang berbahaya bukan hanya ketika pemerintah atau perusahaan berbohong.
Yang lebih berbahaya adalah ketika tidak ada lagi institusi independen yang cukup kuat untuk memeriksa kebohongan itu.
Nilai jurnalisme menjadi sangat nyata ketika bencana terjadi.
Penderitaan yang tidak terlihat mudah diabaikan.
Liputan membuatnya terlihat.
Yang terlihat memperoleh perhatian.
Perhatian dapat berubah menjadi tekanan.
Tekanan dapat menggerakkan pemerintah, organisasi internasional, lembaga kemanusiaan, atau masyarakat.
Sejumlah penelitian yang dirangkum UNESCO menunjukkan hubungan antara meningkatnya pemberitaan suatu bencana dan bertambahnya bantuan yang kemudian diberikan.
Di titik ini wartawan lokal menjadi sangat penting.
Mereka sering menjadi orang pertama yang mengetahui banjir di desa, konflik tanah, pencemaran lingkungan, kekerasan, kelaparan, atau layanan publik yang gagal.
Ketika media lokal mati, masyarakat tidak sekadar kehilangan koran, radio, atau portal berita. Mereka kehilangan saksi.
Masalahnya, siapa yang membiayai sang saksi?
Di situlah masa depan jurnalisme menjadi rumit.
Masyarakat membutuhkan jurnalisme. Sistem ekonomi yang selama puluhan tahun membiayainya sedang runtuh.
Iklan berpindah ke platform. Pembaca terbiasa mendapatkan informasi gratis. Media berlomba merebut perhatian dalam sistem distribusi yang sebagian besar tidak mereka kendalikan.
Ini bukan soal nostalgia terhadap surat kabar.
Kertas boleh hilang.
Televisi linear boleh kehilangan penonton.
Berita boleh pindah ke TikTok, YouTube, podcast, newsletter, WhatsApp, atau medium lain yang belum kita kenal.
Yang tidak boleh ikut hilang adalah fungsi jurnalistiknya.
Seseorang tetap harus pergi ke lapangan.
Seseorang harus membaca dokumen.
Seseorang harus bertanya.
Seseorang harus memeriksa klaim.
Seseorang harus mengatakan, data ini tidak cocok.
Seseorang harus berani menerbitkannya.
Semua itu membutuhkan biaya.
Karena itu pembicaraan tentang masa depan jurnalisme tidak cukup berhenti pada tuntutan agar wartawan lebih kreatif atau media lebih adaptif.
Kita juga harus membicarakan model bisnis, langganan, filantropi, media publik, dukungan terhadap media lokal, relasi dengan platform, dan bentuk pembiayaan lain yang memungkinkan jurnalisme kepentingan publik tetap hidup tanpa kehilangan independensi.
Pada saat yang sama, jurnalisme juga tidak boleh diperlakukan sebagai institusi suci.
Media bisa bias.
Wartawan bisa ceroboh.
Judul bisa manipulatif.
Kepentingan pemilik dapat masuk ke ruang redaksi. Perburuan klik dapat menurunkan standar. Media dapat ikut menyebarkan prasangka, sensasionalisme, atau informasi yang salah.
Karena itu kebebasan pers harus berjalan bersama profesionalisme, transparansi, etika, koreksi, dan akuntabilitas.
Media yang meminta pemerintah transparan juga harus bersedia diperiksa.
Independensi bukan hak istimewa agar wartawan bebas berbuat apa saja.
Independensi adalah syarat agar wartawan dapat menjalankan tanggung jawabnya kepada publik tanpa takut dan tanpa diperintah.
Pada akhirnya kita kembali ke kota tanpa wartawan tadi.
Ketika surat kabar lokal tutup, ruang redaksi dipangkas, reporter diberhentikan, wartawan investigasi tak lagi mampu dibiayai, atau media independen dipaksa tunduk, kerugiannya tidak hanya ditanggung orang-orang yang bekerja di media.
Masyarakat kehilangan sebagian kemampuan untuk melihat dirinya sendiri.
Demokrasi kehilangan sistem peringatannya.
Ekonomi kehilangan sebagian mekanisme transparansinya.
Pemerintah kehilangan salah satu alat koreksi.
Korban kehilangan peluang agar suaranya terdengar.
Kekuasaan, korupsi, dan kebohongan mendapat ruang gelap yang lebih luas.
Itulah sebabnya pertanyaan “apa nilai jurnalisme?” terlalu sempit jika jawabannya hanya “memberikan informasi kepada masyarakat”.
Jurnalisme melakukan lebih dari itu.
Ia membantu masyarakat membedakan fakta dari manipulasi. Ia mengawasi mereka yang memegang kekuasaan. Ia membuat penderitaan yang tersembunyi menjadi terlihat. Ia membantu uang publik digunakan lebih baik. Ia membongkar korupsi. Ia mempersempit ruang bagi pelanggaran hak asasi manusia. Ia dapat menggerakkan bantuan ketika bencana terjadi.
Yang tak kalah penting, jurnalisme menyediakan ruang bersama agar masyarakat dapat berbeda pendapat berdasarkan sekurang-kurangnya seperangkat fakta yang sama.
Pada akhirnya, jurnalisme independen adalah investasi dalam kemampuan sebuah masyarakat untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Kemampuan itu makin berharga justru ketika teknologi membuat kita mudah melihat segala sesuatu, sementara mengetahui mana yang benar menjadi semakin sulit.
Sebuah masyarakat mungkin dapat hidup tanpa surat kabar.
Mungkin juga tanpa televisi berita.
Bentuk perusahaan media yang kita kenal hari ini bisa berubah total.
Yang tidak bisa digantikan begitu saja adalah kebutuhan akan orang dan institusi yang mau memeriksa kekuasaan, menguji klaim, mencari bukti, lalu mengatakan kepada publik apa yang mereka temukan.
Tanpa itu, kita masih punya banyak informasi. Kita hanya semakin sedikit tahu mana yang bisa dipercaya.
Tinggalkan Balasan