Penulis: Nur Ainun Mutmainna S. S.I.Pol.
Peserta Magang Kemnaker di Pusjar SKMP LAN Makassar.
MAKASSARINFO – Satu tangan diangkat, tiga jarinya teracung. Dalam beberapa waktu terakhir, isyarat tersebut tidak hanya terlihat di tengah kerumunan demonstran, tetapi juga muncul di media sosial hingga panggung musik. Gesturnya sederhana, tetapi pesan yang dibawanya dapat melampaui batas kelompok dan latar belakang politik. Salam tiga jari (three-finger salute) menjadi menarik untuk diperhatikan karena memperlihatkan bagaimana sebuah simbol dapat menampung berbagai keresahan masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, pemaknaan tersebut terlihat dalam gerakan #IndonesiaSadar pada 28 Oktober 2026. Melalui aksi tersebut, tiga jari dikaitkan dengan tiga seruan: “Sadar Dipalak”, “Sadar Dibakar”, dan “Sadar Dimiskinkan”. Ketiga seruan itu menjadi representasi keresahan terhadap pengelolaan anggaran negara, krisis ekologis, dan persoalan kesejahteraan
masyarakat.
Salam tiga jari bukan simbol yang sepenuhnya baru dalam gerakan sosial. Gestur ini dikenal melalui kisah The Hunger Games, kemudian digunakan dalam berbagai gerakan protes di Thailand dan Myanmar. Dalam perkembangannya, simbol serupa juga memasuki ruang budaya populer, termasuk melalui penampilan sejumlah musisi di Indonesia. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa makna sebuah simbol dapat berubah mengikuti konteks sosial dan pihak yang menggunakannya.
Namun, penggunaan simbol yang sama tidak selalu berarti kesepakatan terhadap seluruh tuntutan yang dibawanya. Justru karena dapat dipahami oleh berbagai kelompok, tiga jari menjadi pintu masuk untuk membicarakan persoalan yang lebih mendasar: bagaimana kekuasaan dijalankan dan sejauh mana keputusan negara dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat?
Sadar Dipalak: Ketika uang publik menuntut pertanggungjawaban
Ungkapan “Sadar Dipalak” merupakan kritik yang sengaja disampaikan melalui bahasa tajam. Meski demikian, istilah tersebut tidak seharusnya dimaknai sebagai tuduhan bahwa pajak pada dasarnya merupakan pemalakan. Pajak memiliki dasar hukum dan menjadi salah satu sumber pembiayaan berbagai kebutuhan publik. Persoalan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana beban pajak dibagikan dan sejauh mana penerimaannya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Hingga 30 September 2026, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak mencapai Rp1.607,6 triliun atau sekitar 68,2 persen dari target APBN. Besarnya penerimaan tersebut memperlihatkan peran pajak dalam pembiayaan negara. Namun, angka penerimaan saja belum cukup untuk menggambarkan apakah sistem perpajakan telah memberikan beban yang adil bagi setiap kelompok masyarakat.
Penelitian LPEM FEB UI menggunakan data Susenas 2022–2023 memperkirakan beban PPN terhadap pengeluaran sebesar 4,79 persen pada 20 persen rumah tangga termiskin dan 5,64 persen pada 20 persen rumah tangga terkaya. Temuan ini tidak menunjukkan bahwa kelompok termiskin selalu menanggung proporsi PPN paling besar. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 10 menjadi 11 persen memberikan tambahan beban relatif yang lebih besar kepada kelompok terbawah dibandingkan beberapa kelompok teratas. Perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat menjadi alasan mengapa kebijakan perpajakan perlu dinilai tidak hanya berdasarkan penerimaannya, tetapi juga dampaknya.
Pertanyaan mengenai penggunaan uang publik juga tidak dapat dilepaskan dari pengawasan. Dalam IHPS I 2026, BPK melaporkan permasalahan pemeriksaan senilai Rp49,28 triliun. Nilai tersebut mencakup beberapa kategori, mulai dari kerugian dan potensi kerugian hingga kekurangan penerimaan serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Angka itu bukan jumlah uang yang seluruhnya telah terbukti dikorupsi.
Dengan demikian, kritik terhadap sistem perpajakan seharusnya tidak berhenti pada besarnya uang yang dipungut negara. Masyarakat juga berhak mempertanyakan prioritas belanja, penerima manfaat kebijakan, dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. Kesediaan negara mengumpulkan uang publik harus berjalan seiring dengan kesediaan
mempertanggungjawabkan penggunaannya.
Sadar Dibakar : Ketika ruang hidup menjadi taruhan pembangunan
Jika seruan pertama mempertanyakan pengelolaan uang publik, “Sadar Dibakar” membawa perhatian pada sesuatu yang tidak kalah mendasar, yaitu ruang hidup masyarakat. Hutan, tanah, air, dan udara bukan sekadar sumber daya untuk menunjang kegiatan ekonomi. Semuanya merupakan bagian dari lingkungan yang menopang kehidupan manusia. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan negara mencegah kerusakan serta memulihkan dampaknya.
Persoalan pengawasan lingkungan pertambangan memperlihatkan tantangan tersebut. Pemeriksaan BPK terhadap 22 pemerintah daerah di 18 provinsi menemukan 1.349 pemegang izin usaha pertambangan belum diawasi oleh dinas lingkungan hidup. Selain itu, terdapat indikasi 356 pemegang izin yang telah berakhir masa berlakunya belum memulihkan lahan bekas tambang seluas sekitar 6.561,68 hektare. Temuan ini terbatas pada wilayah pemeriksaan dan tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran seluruh perusahaan pertambangan di Indonesia. Namun, jumlah tersebut cukup menunjukkan bahwa pengawasan dan pemulihan lingkungan masih membutuhkan perhatian serius.
Dampak persoalan lingkungan juga dapat terlihat dalam kebutuhan perlindungan kesehatan masyarakat. BNPB, dengan mengutip data Kementerian Kesehatan, mencatat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan selama 18 Agustus hingga 21 Oktober 2026. Angka tersebut tidak membuktikan bahwa setiap kasus secara individual disebabkan oleh paparan asap. Meskipun demikian, besarnya jumlah kasus memperlihatkan bahwa masyarakat di wilayah terdampak membutuhkan perlindungan dan akses pelayanan kesehatan yang memadai.
Di sinilah persoalan lingkungan menjadi persoalan tanggung jawab publik. Ketika kerusakan terjadi, masyarakat tidak hanya menghadapi perubahan kondisi alam, tetapi juga kemungkinan menanggung biaya kesehatan, kehilangan mata pencaharian, dan terganggunya aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, pengawasan izin, kepatuhan terhadap standar lingkungan, serta kewajiban reklamasi dan pemulihan tidak seharusnya diperlakukan sebagai urusan administratif semata. Pembangunan yang menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi mengabaikan biaya ekologis dan sosial, perlu dipertanyakan kembali.
Sadar Dimiskinkan: Ketika pembangunan belum dirasakan secara merata
Seruan ketiga, “Sadar Dimiskinkan”, membawa pembahasan pada pertanyaan mengenai siapa yang benar-benar menikmati hasil pembangunan. Ungkapan ini perlu dipahami secara hati-hati. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 berada di angka 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang, menurun dibandingkan September 2025. Dengan demikian, tidak tepat jika slogan tersebut langsung ditafsirkan sebagai pernyataan bahwa jumlah penduduk miskin sedang meningkat.
Namun, penurunan angka kemiskinan tidak serta-merta menggambarkan pemerataan
kesejahteraan. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat sebesar 10,67 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 6,34 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih memiliki kesenjangan berdasarkan wilayah tempat tinggal. Persoalan kesejahteraan tidak cukup dinilai melalui jumlah penduduk yang berada di atas atau di bawah garis kemiskinan, tetapi juga melalui kesempatan dan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup.
Ketimpangan tersebut juga tercermin dalam indikator pengeluaran. BPS mencatat rasio Gini Indonesia pada Maret 2026 sebesar 0,368, meningkat dari 0,363 pada September 2025. Sementara itu, kelompok 40 persen penduduk terbawah hanya mencakup 19,22 persen dari total pengeluaran masyarakat. Rasio Gini memang tidak mengukur ketimpangan kepemilikan kekayaan secara langsung. Akan tetapi, indikator ini memberikan gambaran mengenai distribusi pengeluaran yang masih perlu diperhatikan.
Persoalan pemerataan juga terlihat dalam akses terhadap layanan dasar. Data BPS tahun 2025 menunjukkan bahwa akses sanitasi layak mencapai 79,19 persen pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, sedangkan pada kelompok 20 persen teratas mencapai 92,08 persen.
Perbedaan ini memperlihatkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memperoleh fasilitas dasar belum sepenuhnya setara. Kesejahteraan, dengan demikian, bukan hanya persoalan pendapatan, melainkan juga kesempatan untuk menikmati lingkungan tempat tinggal dan layanan yang layak.
Karena itu, “Sadar Dimiskinkan” lebih tepat dipahami sebagai ajakan untuk mempertanyakan kualitas dan pemerataan hasil pembangunan. Penurunan kemiskinan patut diapresiasi, tetapi capaian tersebut tidak boleh membuat persoalan ketimpangan, kualitas pekerjaan, dan akses layanan dasar terabaikan. Pembangunan semestinya tidak hanya berhasil mengubah angka statistik, tetapi juga memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat secara lebih merata.
Dari simbol menuju pertanggungjawaban
Ketiga seruan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan uang publik, kerusakan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sebenarnya saling berhubungan. Melalui pajak, negara
memperoleh sumber daya untuk menjalankan kebijakan. Melalui perizinan dan pengelolaan sumber daya alam, negara menentukan bagaimana ruang hidup dimanfaatkan. Sementara itu, melalui anggaran dan penyediaan layanan publik, negara turut menentukan sejauh mana hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat.
Pemerintah sendiri menyatakan menghormati aspirasi mahasiswa yang disampaikan pada 28 Oktober 2026. Sejumlah langkah, termasuk penanganan karhutla, perluasan kesempatan kerja, dan sejumlah program sosial, disampaikan sebagai bagian dari respons terhadap persoalan publik. Pernyataan tersebut perlu diperhatikan, tetapi keberadaan program tidak otomatis berarti seluruh tuntutan telah terpenuhi. Penilaiannya tetap bergantung pada pelaksanaan, pemerataan
manfaat, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, kekuatan salam tiga jari tidak semata-mata terletak pada banyaknya orang yang mengangkat tangan atau luasnya simbol tersebut tersebar di ruang publik. Popularitas sebuah gestur belum tentu menghasilkan perubahan kebijakan. Namun, simbol dapat menjadi awal dari kesadaran bersama untuk mempertanyakan keputusan yang selama ini memengaruhi
kehidupan masyarakat.
Tiga jari bukanlah jawaban atas seluruh persoalan. Ia justru mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan warga yang berani bertanya dan negara yang bersedia memberikan pertanggungjawaban. Selama uang publik dikumpulkan, sumber daya alam dimanfaatkan, dan kesejahteraan dijanjikan, pertanyaan mengenai siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung akibatnya akan selalu relevan. Sebab, solidaritas tidak seharusnya berhenti
pada sebuah gestur, tetapi perlu tumbuh menjadi kesadaran untuk terus mengawasi dan menguji kekuasaan.
Tinggalkan Balasan