MAKASSARINFO – Belakangan ini saya sering membaca istilah lama yang hidup lagi di ruang digital: politik gentong babi. Menurut para pembawa narasi, program makan bergizi gratis, koperasi desa, sekolah rakyat dan segala kebijakan yang menyentuh orang kecil adalah pork barrel politics. Semua kebijakan dan program pemerintah dicurigai. Program untuk rakyat dianggap sebagai umpan suara, semua kebijakan publik tiba-tiba berubah menjadi kandang ternak elektoral.

Saya membaca serangan dengan label lama itu sambil tersenyum kecil. Bukan karena pemerintah pasti benar. Pemerintah justru tidak pernah boleh diberi cek kosong. Tapi karena istilah politik itu mengalami nasib mengenaskan di negeri ini : dipinjam dari buku-buku literatur, dipakai di media sosial, lalu kehilangan makna di kolom komentar.

Dulu, di ruang redaksi, setiap istilah asing selalu diperlakukan seperti pisau. Ia boleh tajam, tetapi harus tepat sasaran. Kalau salah pakai, yang luka bukan lawan debat, melainkan akal sehat.

Hari ini, politik gentong babi disematkan seperti cap basah di kantor kelurahan. Begitu ada program yang disukai rakyat, langsung dicap gentong babi. Begitu ada kebijakan yang bisa membuat warga merasa diperhatikan, langsung dicurigai. Begitu ada bantuan yang sampai ke bawah, langsung dianggap bagian dari operasi politik.

Kalau begitu caranya, semua kebijakan publik bisa dicurigai. Pembangunan jalan tol dicurigai. Subsidi pupuk dicurigai. Bantuan sosial dicurigai. Beasiswa dicurigai. Layanan kesehatan dicurigai. Bahkan kalau pemerintah memperbaiki jembatan yang hampir roboh, bisa saja ada yang berkata, “Ah, ini pasti strategi menaikkan elektabilitas di daerah aliran sungai.”

Kritik boleh keras. Tapi kalau semua hal disebut pork barrel, istilah itu tidak lagi menjadi alat analisis. Ia berubah menjadi kentongan. Dipukul keras, bunyinya ramai, tapi belum tentu memberi arah kepercayaan publik.

Politik gentong babi bukan sekadar program pemerintah yang populer. Ini yang sering kacau di kepala banyak orang. Program populer belum tentu pork barrel. Program sosial belum tentu pork barrel. Kebijakan yang membuat rakyat senang belum tentu pork barrel.

Kalau semua kebijakan yang menguntungkan rakyat langsung dianggap siasat elektoral, maka pemerintah yang paling bersih adalah pemerintah yang tidak melakukan apa-apa. Rakyat lapar, biarkan. Anak putus sekolah, biarkan. Desa tak punya lembaga ekonomi, biarkan. Yang penting tidak dituduh mencari suara. Akhirnya, konsep pemerintahan yang dianggap mulia justru yang tidak berani mengambil langkah apa pun.

Secara sederhana, pork barrel politics adalah penggunaan belanja negara untuk memberi keuntungan pada daerah, kelompok, atau konstituen tertentu demi kepentingan politik sempit. Biasanya manfaatnya terkonsentrasi, alokasinya tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan, dan ada hubungan dengan keuntungan elektoral pejabat atau kelompok tertentu. Di situ ada bau pilih kasih. Ada transaksi. Ada patronase. Ada anggaran publik yang berjalan bukan terutama karena kebutuhan warga, melainkan karena kalkulasi suara.

Maka perbedaannya harus jelas.

Program makan bergizi gratis tidak otomatis pork barrel hanya karena disukai banyak keluarga. Ia bisa menjadi kebijakan sosial jika dirancang terbuka, berbasis kebutuhan gizi, menyasar penerima secara adil, diawasi ketat, dan dievaluasi berdasarkan dampak. Tapi ia bisa berubah menjadi alat politik jika distribusinya dipilih berdasarkan wilayah pendukung, pelaksananya diisi jaringan politik, komunikasinya berubah menjadi pemujaan personal, dan penerima manfaat dibuat merasa berutang budi kepada penguasa.

Koperasi desa juga begitu. Ia tidak otomatis menjadi politik gentong babi hanya karena menyentuh ekonomi desa. Ia bisa menjadi instrumen penguatan ekonomi lokal. Tapi ia layak dicurigai jika koperasi hanya menjadi papan nama, pengurusnya titipan, pembiayaannya tidak transparan, dan lokasinya lebih mengikuti peta politik daripada peta kemiskinan.

Sekolah rakyat pun sama. Ia bisa menjadi jalan mobilitas sosial bagi keluarga miskin. Tapi ia juga bisa menjadi panggung pencitraan jika mutu gurunya buruk, kurikulumnya asal jadi, rekrutmennya tidak jelas, dan keberhasilannya hanya diukur dari foto kunjungan pejabat. Sebab di negeri ini, kadang program belum selesai, spanduknya sudah lelah berkibar.

Jadi persoalannya bukan pada nama program. Bukan pula pada fakta bahwa program itu populer. Persoalannya ada pada desain, tata kelola, sasaran, distribusi, transparansi, dan niat politik yang bisa dibaca dari pola pelaksanaannya.

Karena itu, kritik yang waras menjadi penting. Pemerintah harus ditanya. Anggarannya berapa? Sumber dananya dari mana? Siapa pelaksananya? Bagaimana pengadaannya? Siapa yang mengawasi? Apa indikator keberhasilannya? Daerah mana yang menerima lebih dulu? Mengapa daerah itu dipilih? Apakah ada hubungan dengan basis politik tertentu? Apakah ada aktor partai, relawan, atau jaringan kekuasaan yang ikut menikmati proyeknya? Apakah data penerima dibuka? Apakah ada mekanisme pengaduan? Apakah warga bisa menolak tanpa takut kehilangan akses?

Itu kritik yang serius. Itu cara membedah kebijakan. Itu kerja politik yang waras.

Yang salah kaprah adalah menempelkan label pork barrel pada semua program yang menyentuh rakyat, lalu merasa sudah melakukan analisis. Itu namanya bukan kecerdasan. Itu penghematan tenaga berpikir. Semacam mi instan intelektual: cepat matang, mudah disajikan, tetapi tidak cukup untuk membangun bangsa. Meski harus diakui, rasanya sering lebih gurih di media sosial.

Tentu, kita tidak boleh naif. Setiap elemen pemerintah punya godaan untuk mengubah program publik menjadi panggung politik. Apalagi jika program itu besar, dananya jumbo, penerimanya banyak, dan efek emosionalnya kuat. Anak makan. Desa bergerak. Keluarga miskin mendapat sekolah. Semua itu memiliki daya simbolik yang kuat. Pemerintah mana pun akan tergoda untuk menempelkannya pada wajah penguasa. Kamera akan datang. Slogan akan dibuat. Video pendek akan diproduksi. Musik latarnya mungkin menyentuh, meski kadang terlalu rajin memainkan biola moral.

Karena itu, kewaspadaan publik tetap perlu. Tapi kewaspadaan berbeda dari kecurigaan otomatis. Kewaspadaan mencari bukti. Kecurigaan otomatis mencari pembenaran. Kewaspadaan bertanya. Kecurigaan otomatis menuduh. Kewaspadaan memperbaiki kebijakan. Kecurigaan otomatis hanya membuat warga lelah, sinis, dan akhirnya tidak percaya pada apa pun.

Ini bahaya yang jarang dibicarakan. Kalau semua program rakyat disebut politik gentong babi, publik bisa kehilangan kemampuan membedakan antara kebijakan sosial yang sah, program populis yang perlu dikawal, dan penyalahgunaan anggaran yang harus dibongkar. Semua masuk satu karung babi. Semua bau. Semua dicurigai. Pada akhirnya, rakyat bukan makin kritis, tetapi makin capek. Dan publik yang capek biasanya bukan publik yang tajam. Ia hanya menjadi penonton letih dari perang istilah para elite.

Padahal demokrasi membutuhkan pembedaan. Tidak semua yang populer itu manipulatif. Tidak semua yang merakyat itu pencitraan. Tidak semua bantuan sosial itu suap. Tidak semua program presiden itu kampanye terselubung. Tetapi juga benar, tidak semua program pemerintah suci hanya karena memakai kata “rakyat”. Maka, akal sehat harus bekerja, meski tampaknya akal sehat sekarang harus antre panjang bersama layanan publik lainnya.

Ada ukuran yang lebih adil. Sebuah program layak disebut berbau pork barrel jika memenuhi beberapa tanda.

Pertama, manfaatnya diarahkan secara selektif kepada kelompok atau wilayah tertentu tanpa dasar kebutuhan yang masuk akal.

Kedua, distribusinya dekat dengan kepentingan elektoral dan mengikuti peta dukungan politik.

Ketiga, pelaksanaannya melibatkan jaringan kekuasaan, partai, relawan, atau kelompok pendukung yang menikmati keuntungan.

Keempat, penerima manfaat dibuat merasa berutang secara politik.

Kelima, anggaran dan proses pengadaannya tidak transparan.

Keenam, komunikasi publiknya lebih sibuk membesarkan figur penguasa daripada menjelaskan manfaat, mekanisme, dan akuntabilitas program.

Kalau tanda-tanda itu ada, kritik harus tajam dan keras. Uang publik bukan celengan elektoral. Warga bukan ternak suara. Program sosial bukan brosur kampanye yang diberi lauk, seragam, atau papan nama koperasi.

Namun jika tanda-tanda itu tidak ditunjukkan, tuduhan pork barrel hanya menjadi prasangka yang diberi istilah akademik. Kedengarannya gagah, tetapi isinya masih berupa dugaan.

Dalam politik, dugaan boleh menjadi awal investigasi. Tapi dugaan tidak boleh menyamar sebagai kesimpulan. Ini pelajaran dasar yang dulu berkali-kali diingatkan di meja redaksi: curiga itu modal awal, bukan hasil akhir.

Yang sering terjadi sekarang justru sebaliknya. Orang memulai dari kesimpulan, lalu mencari potongan bukti yang cocok. Kalau pemerintah membuat program besar, dianggap pasti ingin menaikkan elektabilitas. Kalau program itu disambut warga, dianggap bukti manipulasi. Kalau pejabat datang meninjau, dianggap pencitraan. Kalau pejabat tidak datang, dianggap tidak peduli. Dalam skema seperti ini, pemerintah sudah salah sejak bangun tidur. Bahkan sebelum sarapan, ia sudah kalah secara moral.

Sekali lagi, pemerintah tidak perlu dibela secara buta. Pemerintah harus diuji. Program makan bergizi gratis harus diuji kualitas makanannya, standar gizinya, dampak ekonominya, risiko korupsinya, dan keberlanjutan anggarannya. Koperasi desa harus diuji dari sisi tata kelola, kapasitas pengurus, model bisnis, dan potensi menjadi mesin rente lokal. Sekolah rakyat harus diuji mutu pendidikan, akses, kurikulum, kualitas guru, dan nasib anak setelah lulus.

Itulah kritik yang berguna. Kritik yang membuat program lebih baik. Kritik yang membuat pejabat tidak terlalu nyaman. Kritik yang memberi rakyat alat untuk menagih haknya.

Kritik yang hanya berkata “ini semua pork barrel” tidak memberi alat apa pun kepada rakyat. Ia hanya memberi rasa curiga. Curiga memang menyenangkan. Ia membuat orang merasa lebih cerdas daripada yang lain. Tetapi curiga tanpa disiplin berpikir adalah hiburan murah. Cocok untuk perdebatan malam hari, kurang cocok untuk memperbaiki negara.

Ironinya, sebagian orang yang paling keras menuduh program rakyat sebagai politik gentong babi sering mengaku sedang membela rakyat. Tapi ketika rakyat menerima manfaat, mereka curiga. Ketika anak mendapat makan, mereka curiga. Ketika desa mendapat akses ekonomi, mereka curiga. Ketika keluarga miskin mendapat sekolah, mereka curiga. Seolah-olah rakyat hanya sah menjadi bahan perjuangan selama tetap menderita. Begitu mulai menerima sesuatu, mereka dianggap sedang dibeli.

Ini cara pandang yang tidak adil kepada rakyat. Warga miskin bukan makhluk polos yang otomatis menukar suara dengan sepiring makan. Orang desa bukan angka di papan strategi. Keluarga penerima manfaat bukan properti politik siapa pun. Mereka bisa menerima program, menikmati manfaatnya, sekaligus tetap menilai pemerintah dengan kepala sendiri. Meremehkan kemampuan rakyat membedakan bantuan dan pilihan politik adalah bentuk kesombongan yang dibungkus kepedulian.

Tentu saja pemerintah juga harus sadar. Program yang baik bisa rusak oleh cara komunikasi yang buruk. Jika setiap program selalu ditempeli wajah pejabat, setiap bantuan selalu dibingkai sebagai kemurahan hati penguasa, setiap capaian selalu dipersonalisasi kepada satu figur, maka pemerintah sendiri sedang menyediakan bahan bakar bagi tuduhan pork barrel.

Jangan salahkan publik sepenuhnya bila curiga, kalau komunikasi pemerintah terus-menerus terlihat seperti juru kampanye yang lupa melepas kostum partai.

Karena itu, jalan keluarnya bukan berhenti membuat program populis. Jalan keluarnya adalah membuat program yang akuntabel dan mengomunikasikannya sebagai hak warga, bukan hadiah penguasa.

Makan bergizi gratis harus dikomunikasikan sebagai pemenuhan hak anak atas gizi dan pendidikan yang lebih baik. Koperasi desa harus dijelaskan sebagai alat memperkuat ekonomi warga, bukan panggung peresmian. Sekolah rakyat harus dibingkai sebagai kewajiban negara membuka akses pendidikan, bukan kemurahan hati pemimpin.

Makin gampang sebuah program dipersonalisasi, makin mudah ia dicurigai. Makin serius program dilembagakan, makin kuat ia bertahan dari tuduhan.

Pemerintah juga harus membuka data. Bukan hanya video. Bukan hanya testimoni. Bukan hanya anak tersenyum di kamera, meski tentu saja senyum anak selalu lebih kuat daripada tabel Excel yang dingin seperti hati auditor.

Publik perlu tahu siapa penerima, bagaimana sasaran ditentukan, bagaimana pengadaan dilakukan, berapa biaya per penerima, apa standar layanan, siapa pengawasnya, dan bagaimana warga bisa mengadu.

Transparansi adalah vaksin terbaik terhadap tuduhan gentong babi. Bukan konferensi pers yang terlalu panjang. Bukan slogan yang terlalu wangi.

Oposisi pun seharusnya menaikkan mutu kritiknya. Jangan memukul semua program dengan istilah yang sama. Kalau ada indikasi nepotisme, tunjukkan. Kalau ada penyimpangan anggaran, buktikan. Kalau ada wilayah yang dianakemaskan, buka datanya. Kalau ada pelaksana yang terafiliasi politik, telusuri. Kalau ada penerima yang ditekan untuk mendukung kekuasaan, lindungi dan ungkapkan. Itu kerja oposisi yang membuat demokrasi sehat.

Kalau semua program untuk rakyat dicap pork barrel hanya karena berpotensi membuat pemerintah disukai, maka kritik berubah menjadi kecemburuan politik. Bukan memperjuangkan warga, melainkan kesal karena pemerintah mendapat panggung. Ini bukan oposisi yang mengawasi negara. Ini oposisi yang marah karena lawan politiknya bisa tersenyum di depan kamera lebih dulu.

Program populis memang harus dicurigai secukupnya, diuji seketatnya, dan diawasi terus-menerus. Tetapi ia tidak boleh dibatalkan secara moral hanya karena populer.

Dalam negara demokratis, kebijakan publik memang seharusnya dirasakan rakyat. Kalau program pemerintah tidak berdampak pada rakyat, ia disebut gagal. Kalau berdampak, ia dituduh pork barrel. Sungguh pekerjaan yang melelahkan: menjadi pemerintah harus berhasil, tetapi jangan sampai terlihat berhasil.

Kita boleh tidak percaya kepada pemerintah. Itu hak warga. Kita boleh curiga kepada kekuasaan. Itu bahkan sehat. Tetapi kita juga perlu curiga kepada tuduhan yang terlalu mudah, terlalu cepat, dan terlalu senang memakai istilah besar. Sebab tidak semua yang terdengar kritis benar-benar berpikir. Kadang ia hanya berisik dengan kosakata yang terlihat necis.

Politik gentong babi adalah bahaya nyata bila uang publik dipakai untuk membeli loyalitas, memperkuat patronase, dan mengunci suara. Tapi menyebut semua program rakyat sebagai politik gentong babi adalah bahaya lain: ia merusak kemampuan masyarakat untuk berpikir jernih. Yang pertama merusak anggaran. Yang kedua merusak percakapan.

Dua-duanya harus dilawan.

Bedanya, yang pertama dilawan dengan audit, data, dan penegakan hukum. Yang kedua dilawan dengan keberanian sederhana yang kini makin langka: membaca dengan benar sebelum berteriak paling keras.

Pahami dulu arti sebuah istilah, baru bikin narasinya. Jangan asal-asalan!