MAKASSARINFO – Forum Pemerhati BUMN berencana akan melaporkan Direktur Utama PT Sarana Jaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kejaksaan Agung RI terkait dugaan kerugian negara di perusahaan plat merah tersebut.
Ketua Forum Pemerhati BUMN Gunawan Prastyo mengatakan berdasarkan investigasinya ada dugaan terjadi penyimpangan dalam laporan keuangan PT Sarana Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun 2024 yang di sinyalir merugikan negara ratusan milliar rupiah.
“kami menilai Dirut dan jajaranya tidak professional dalam bekerja yang di sinyalir merugikan badan usaha milik Daerah kurang lebih Rp 300 Milliar dan berdasarkan laporan keuangan tahun 2024 kami menilai banyak yang menyimpang Contohnya aset Sarana Jaya di Pejaten Village, 1 tower sertifikat msh digadai di BTN oleh kontraktor yang tidak jelas.” ucap Gunawan
Ia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan PPATK untuk turun melakukan pemeriksaan secara menyeluruh laporan keuangan perusahaan PT Sarana Jaya.
“Sebaiknya BPK juga menelusuri kejanggalan yang di duga merugikan negara, tentunya juga mengandeng PPAT dan OJK sebagaimana sebagai pengawas transaksi keuangan.” tambahnya
Terakhir Aktifis vokal ini meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengganti direksi PT Sarana Jaya karena di duga telah melakukan hal yang merugikan.
“Kami minta Gubernur DKI untuk mencopot jajaran direksi PT Sarana Jaya” pungkasnya
