MAKASSARINFO – Sejumlah aktivisme memprovokasi masyarakat sipil melakukan aksi protes di depan ruang rapat Panja Revisi Undang-Undang (UU) TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).
Mereka menolak pembahasan RUU TNI yang dinilai tidak transparan dan dapat mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia.
Menurut keterangan yang diperoleh dari Kompas, Komisi Aktivis untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie, bersama dua aktivis lainnya, ketakutan akan tuntutan mereka di depan pintu ruang rapat yang sudah tertutup. Mereka meminta agar pembahasan RUU TNI dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup.
Hentikan pembahasan dwifungsi RU TNI, hentikan, hentikan bapak ibu, kata Andrie.
Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia.
“Kami meminta dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup,” ujarnya lagi.
Agenda revisi UU TNI juga dianggap dapat mencakup profesionalisme militer dan mengembalikan dwifungsi TNI.
(Sumber: Kompas, 15 Maret 2025)
