AKBP Mustari Tak Ajukan Memori Banding Kasus Pemerkosaan Remaja Putri

Makassarinfo.co.id, Makassar – Polisi Sulawesi Selatan (Sulsel) AKBP Mustari tak kunjung mengajukan memori banding usai dipecat tidak hormat atau PTDH dalam kasus pemerkosaan remaja putri. Padahal perwira Polda Sulsel itu sebelumnya menyatakan banding pada sidang kode etik beberapa waktu lalu.
“Belum ada tuh informasi (AKBP Mustari banding),” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Komang Suartana saat dimintai konfirmasi detikSulsel, Sabtu (26/3/2022).

Kombes Suartana mengaku tak mengetahui pasti alasan AKBP Mustari tak kunjung mengajukan memori banding. Dia mengatakan AKBP Mustari hanya memiliki waktu 14 hari mengajukan banding sejak sidang kode etik pada Jumat (11/3).

“Kalau sudah 14 hari nggak ada ya kita tinggal menunggu saja (surat pemecatan) dari Mabes,” ujar Kombes Suartana.

Menurut Suartana, memori banding tersebut seharusnya diajukan ke Propam Mabes Polri yang kemudian akan diputuskan apakah memori banding itu diterima atau tidak. Polda Sulsel memastikan hingga kini pihaknya belum menerima informasi pengajuan memori banding dari AKBP Mustari.

“Jadi kalau dia nggak bikin (memori banding) berarti dia terima. Karena kalau saya tanya Propam belum ada,” tutur Suartana.

Sebelumnya, Polda Sulsel sudah melimpahkan berkas rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) milik polisi Sulsel AKBP Mustari, tersangka pemerkosa remaja putri ke Mabes Polri. Pelimpahan ini dilakukan karena kewenangan pemecatan seorang perwira menengah disebut berada di tangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Rekomendasi PTDH sudah diajukan ke Mabes Polri,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Komang Suartana kepada wartawan, Jumat (25/3).

Dengan demikian, Polda Sulsel tinggal menunggu surat pemecatan AKBP Mustari. “Tinggal menunggu turunnya,” kata Kombes Suartana.

Seperti diketahui, polisi Sulsel AKBP M tersangka pemerkosa dan menjadikan remaja putri budak seks dipecat dengan tidak hormat. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada AKBP M diputuskan sidang etik Propam Polda Sulsel.

“Hasilnya menjatuhkan sanksi berupa sanksi yang sifatnya tidak administratif berupa perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata ketua sidang kode etik Kombes Ai Afriandi di Mapolda Sulsel, Jumat (11/3).

“Kemudian kedua, sanksi yang sifatnya administratif berupa direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia,” sambung Afriandi.

“Melanggar Pasal 7 Ayat 1 huruf B Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri,” kata Afriandi.

Sumber (Detik.com)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *